 |
| Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah. |
Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Senin (30/3/2026).
Penyerahan dokumen tersebut menjadi langkah penting dalam proses audit keuangan daerah, sekaligus upaya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut.
Usai penyerahan di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Bupati Delis menegaskan kesiapan jajarannya dalam menghadapi proses audit secara menyeluruh.
“Target kami jelas, mempertahankan opini WTP ke-6 sebagai bukti komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, capaian opini WTP selama ini mencerminkan kepatuhan Pemkab Morut dalam menyusun laporan keuangan yang wajar, transparan, dan akuntabel sesuai standar yang berlaku.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, menerima langsung LKPD unaudited Morut bersama laporan keuangan dari tujuh daerah lainnya di wilayah Sulawesi Tengah.
BPK dijadwalkan akan melakukan audit LKPD Tahun Anggaran 2025 melalui pemeriksaan lapangan (on site) selama 30 hari, serta pemeriksaan tambahan secara daring selama 6 hari. Audit ini bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Delis juga menginstruksikan seluruh jajaran Pemkab Morut agar bersikap kooperatif dan menyiapkan data yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung.
“Saya minta semua jajaran kooperatif, siapkan data secara lengkap agar pemeriksaan BPK berjalan optimal,” tegasnya.
Penyerahan LKPD unaudited ini merupakan tahap awal dari rangkaian audit tahunan yang menjadi tolok ukur tata kelola keuangan daerah. Raihan opini WTP secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran di Kabupaten Morowali Utara.
#yudha
