.jpg) |
| Pemerintah Kota (Pemko) Padang resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang |
Pemerintah Kota (Pemko) Padang resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Balai Kota Aie Pacah, Kamis (16/4/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Koswara. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan pendampingan hukum bagi pemerintah daerah, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyebut langkah ini sebagai upaya konkret dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Ia menilai, keberadaan Kejari sebagai mitra strategis sangat penting untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan hukum di lingkungan pemerintahan.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap aset daerah serta memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai koridor hukum,” ujarnya.
Menurut Fadly, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks, terutama dengan perkembangan regulasi dan dinamika digitalisasi. Karena itu, peran pendampingan hukum dinilai krusial agar setiap program pembangunan dapat berjalan optimal dan minim risiko hukum.
Ia juga mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk aktif berkoordinasi dan memanfaatkan kerja sama tersebut sebagai sarana konsultasi hukum.
Sementara itu, Kepala Kejari Padang, Koswara, menegaskan komitmen institusinya dalam memberikan dukungan penuh kepada Pemko Padang. Pendampingan yang diberikan mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga penyusunan pendapat hukum (legal opinion).
“Kami siap mendampingi pemerintah daerah, baik di dalam maupun di luar persidangan, termasuk memberikan masukan hukum atas kebijakan yang akan diambil,” jelasnya.
Koswara berharap, kerja sama ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di daerah, sekaligus mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
#(red)
