 |
| Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov) Arry Yuswandi,berkunjung k lokasi pengerjaan perbaikan dampak dari banjir Hidrometeorology lembah anai. |
TANAH DATAR _ CANANGNEWS.ID
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penataan kawasan Lembah Anai pascabencana banjir hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 lalu. Langkah tegas ini diambil demi memastikan keselamatan masyarakat dan mencegah risiko bencana serupa terulang.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, turun langsung meninjau kawasan sungai yang terdampak pada Senin (16/2/2026). Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah rapat koordinasi dan kesepakatan lintas instansi terkait penataan kawasan rawan bencana di wilayah tersebut.
“Kita meninjau langsung lokasi terdampak banjir hidrometeorologi. Ini merupakan tindak lanjut dari beberapa kali rapat dan kesepakatan bersama para pihak terkait,” ujar Arry.
Ia mengungkapkan, berdasarkan berita acara tertanggal 22 Juli 2025, telah disepakati pengosongan area yang masuk kategori rawan bencana. Namun, bencana yang benar-benar terjadi di akhir tahun lalu menjadi bukti nyata bahwa risiko tersebut tidak bisa dianggap sepele.
“Faktanya, bencana benar-benar terjadi dan sebagian bangunan di kawasan ini terdampak. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa aspek keselamatan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Sebagai kawasan Taman Wisata Alam, Lembah Anai memiliki nilai strategis baik dari sisi pariwisata maupun kelestarian lingkungan. Karena itu, penataan kawasan melibatkan berbagai instansi dan harus dilakukan secara terkoordinasi serta sesuai regulasi yang berlaku.
Arry menekankan bahwa pemerintah tidak ingin kesepakatan yang telah dibuat hanya berhenti di atas kertas. Seluruh tahapan, mulai dari pengosongan, penertiban, hingga penataan ulang kawasan, harus dijalankan secara konsisten.
Momentum libur Lebaran yang akan datang juga menjadi perhatian serius. Arus lalu lintas yang diprediksi meningkat di jalur Padang–Bukittinggi melintasi Lembah Anai berpotensi menambah risiko jika penataan belum optimal.
“Kita tidak ingin pada momen yang seharusnya membawa kebahagiaan justru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan masyarakat,” ucapnya.
Untuk memperkuat komitmen tersebut, Pemprov Sumbar akan kembali menggelar rapat konsolidasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan implementasi berjalan sesuai kesepakatan bersama.
Pemerintah berharap seluruh proses penataan dapat segera dituntaskan, sehingga Lembah Anai tidak hanya menjadi ikon wisata Sumatera Barat, tetapi juga kawasan yang tertib, aman, dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang melintas maupun beraktivitas di sekitarnya.
#Humas
